Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Restu Pramojo Pangarso mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) saat menerima im Kunjungan Konsultasi DPRD Mojokerto di Gedung Setjen dan BK DPR RI Foto : Arief/mr

Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Restu Pramojo Pangarso mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) memiliki peran penting dalam menyusun jadwal kegiatan dan program kerja seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik DPR RI maupun DPRD.

Namun, terkadang mekanisme penjadwalan sulit dijalankan karena ketidakhadiran pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan ini kerap kali menjadi laporan dihampir setiap daerah,sehingga perlu ada kesepakatan atau siklus yang dibuat bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.

“Diperlukan kesepakatan bersama dalam penyusunan jadwal sehingga ada tanggung jawab secara moral maupun secara administratif,” ungkap Restu kepada Tim Kunjungan Konsultasi DPRD Mojokerto di Gedung Setjen dan BK DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Rabu (20/02/2019).

Ia menuturkan, persoalan ketidakhadiran pemerintah daerah menjadi satu hal yang perlu diantisipasi bersama,  misalnya dengan pendekatan secara politis. Mengingat, hakikatnya tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Bamus DPR dan DPRD kurang lebih sama.

“Kami berharap DPRD dapat melakukan terobosan-terobosan baik secara politis maupun administratif. Dengan begitu hambatan-hambatan yang ada selama ini dapat dievaluasi,” sambung Restu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bamus DPRD Mojokerto Ismail Pribadi menyampaikan seringkali terjadi ketimpangan kebijakan yang ada di daerah terutama dalam terkait perubahan jadwal agenda yang sudah diagendakan Bamus.

“Terkadang dari pihak pemerintah sendiri telat mengirimkan materi sehingga terkadang pembahasan substansi harus dijadwalkan ulang. Akibatnya, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) seringkali membutuhkan waktu yang lama,” jelasnya. (ann/sf)